Nama :
Merelius suwando
Nim :
2012210048
Mk : REFORMASI ADMINISTRASI & GOVERNANCE
Di tengah-tengah semakin berat dan kompleks tantangan bangsa
Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan,
pemikiran-pemikiran yang inovatif dan produktif pada lembaga pemerintah baik
pusat dan daerah merupakan langkah dan sikap dalam memperbaharui pembangunan
yang tepat serta patut mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat dengan
kata lain Reformasi Administrasi di Indonesia harus sesegera mungkin menjadi
pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah guna
mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa. Sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan
reformasi administrasi publik makin nyata di berbagai negara termasuk
Indonesia. Seiring dengan perubahan tatanan
kenegaraan yang dilandasi adanya semangat reformasi telah mewarnai pemberdayaan
dan mengimplimentasikan seluruh aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi
Negara yang mampu mendukung keterpaduan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai bagian dari tuntutan reformasi.
Era demokratisasi yang berlangsung
selama ini menjadi babak baru dan telah mengilhami para aktivis untuk
mewujudkan pemerintahan yang memberi ruang partisipasi luas bagi aktor dan
lembaga di luar pemerintah sehingga sangat dimungkinkan adanya pembagian peran
dan kekuasaan seimbang antara negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar.
Jika kondisi ini dapat di implementasikan dengan kesadaran penuh khususnya bagi
penyelenggara Negara, maka apa yang diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik secara bertahap akan terlaksana. Implementasi dari good governance di
era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam governance yang melibatkan
secara aktif keberadaannya terhadap 3 komponen yaitu Negara, sektor swasta dan
masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sector swasta
menciptakan pekerjaan dan pendapatan, adapun masyarakat memfasilitasi interaksi
social budaya politik, menggerakkan kelompok masyarakat untuk ambil bagian
dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Prinsip mendasar yang
melandasi perbedaan antara kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan
tradisional adalah terletak pada tuntutan yang sedemikian kuat agar peranan
pemerintah dikurangi dan peran masyarakat termasuk dunia usaha dan LSM semakin
di tingkatkan untuk membantu sebuah kinerja pemerintah dalam membangun.
